Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tangerang Selatan menetapkan Standar Pelayanan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai pedoman resmi dalam memberikan layanan pendaftaran merek bagi pelaku usaha di daerah. Standar ini dituangkan dalam dokumen bernomor 000.8.3.2/76/DISPERINDAG/2025.
Penetapan standar pelayanan dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan yang jelas, mudah dipahami, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam standar tersebut dijelaskan persyaratan dokumen yang perlu disiapkan pemohon, seperti KTP, NIB, Surat Pernyataan UKM/IKM, formulir permohonan, label merek, tanda tangan digital, serta surat rekomendasi dari Disperindag sebagai dasar pengajuan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Alur pelayanan dirancang sederhana. Pemohon menyerahkan dokumen, menerima tanda terima, dan berlanjut pada pemeriksaan administrasi oleh Tim Verifikasi HKI. Jika dokumen lengkap, tim akan menjadwalkan verifikasi lapangan sebelum permohonan diteruskan. Hasil akhirnya berupa sertifikat merek atau surat pemberitahuan penolakan dari DJKI. Seluruh proses ini diberikan tanpa biaya dan membutuhkan waktu penyelesaian maksimal 8 hingga 12 bulan.
Standar ini juga memuat dukungan sarana pelayanan, kompetensi pelaksana, serta pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang untuk menjaga kualitas layanan. Evaluasi rutin dilakukan minimal sekali dalam setahun agar pelayanan terus meningkat dan tetap sesuai kebutuhan masyarakat.
Untuk masukan atau pengaduan, masyarakat dapat menghubungi Disperindag melalui www.lapor.go.id
, email resmi dinas, atau akun Instagram @disperindagtangsel.
Penetapan standar ini ditegaskan oleh Kepala Disperindag Kota Tangerang Selatan, Abdul Aziz AM, ST, MT, sebagai komitmen menghadirkan layanan fasilitasi HKI yang transparan, profesional, dan semakin dekat dengan masyarakat. [] Dz
Form Download: